Polisi Gelar Pekara Pungli Tol Bocimi

Rabu, 08 Februari 2017 | 14:25
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
JALAN BEBAS HAMBATAN : Pekerja menyelesaikan proyek tol Bocimi di ruas Ciawi-Cigombong

INDOPOS.CO.ID - Jajaran Polres Bogor terus berupaya membongkar kasus dugaan pungutan liar (pungli) pembebasan lahan proyek pembangunan Jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor salah satunya dengan meminta keterangan terduga pelaku.

Keduanya terdiri dari ES, ketua RT03/03 Kampung Pangatian dan IT bendahara Desa Wates Jaya tidak hadir saat hendak dimintai keterangannya. Lantaran mangkir, polisi menyiapkan upaya paksa jika kedua orang yang diduga terlibat pungli itu tidak juga memenuhi panggilan untuk proses pemeriksaan.

Selain ES dan IT, Polisi juga didesak agar menyelidiki praktik pungli di desa-desa lain yang terkena pembebasan dan mendalami keterlibatan sejumlah oknum pejabat daerah hingga instansi terkait pungli tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Cigombong, AKP Marup menuturkan telah dilakukan gelar perkara kasus dugaan pungli pembebasan lahan tol Bocimi guna melengkapi berkas penyelidikan di Mapolres Bogor. ”Kami juga melayangkan surat pemanggilan kedua kepada SE dan IT,” terangnya.

Dia juga mengatakan pengungkapan kasus pungli proyek jalan tol itu menjadi skala prioritas sehingga melibatkan tim gabungan dari Polsek Cigombong dan Polres Bogor. ”Alasan ES dan IT tidak memenuhi panggilan pertama untuk menjalani pemeriksaan karena sakit,” ungkapnya kepada INDOPOS, Selasa (07/02).

Terpisah, Direktur eksekutif LBH Keadilan Bogor, Raya Fatiatulo Lazira meminta aparat kepolisian konsisten dan transparans dalam penanganan kasus dugaan pungli tersebut. Karena keberhasilan dalam membongkar dugaan pungli tol Bocimi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja jajaran kepolisian dalam menerapkan supremasi hukum.

”Jika kasus ini berhasil diungkap, maka kepercayaan publik terhadap aparat hukum yang selama ini rendah akan meningkat. Apalagi, pemberantasan pungli mendapat perhatian serius dari masyarakat,” kata dia.

Menurut dia juga, kasus yang terjadi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan tol Bocimi tidak hanya praktik pungli saja, tapi juga ada indikasi mark up harga tanah dengan cara menaikan harga Nilai Jual Objek Tanah (NJOP). Untuk itu, diminta jangan hanya memeriksa ES dan IT, tapi periksa juga pejabat tingkat kecamatan dan dinas terkait hingga pejabat daerah.

”Telusuri juga keterlibatan pejabat daerah dalam pembangunan tol Bocimi. Kami akan mengawal pengungkapan kasus ini, agar semua oknum yang terlibat dan mencicipi uang haram pembangunan tol Bocimi diproses hukum,” tegasnya.

Dia juga mendesak agar pihak kepolisian segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Selain di Desa Wates Jaya, sambungnya, harus juga dilakukan penyelidikan di desa-desa yang terkena jalur pembebasan baik yang berkaitan dengan pembebasan lahan ataupun proses pemindahan ribuan makam warga yang sempat menimbulkan kecurigaan publik.

”Banyak persoalan yang timbul dari proyek pembangunan tol Bocimi. Selain proses pembebasan lahan, proses pemindahan ribuan makam warga dari salh satu lahan yang terkena proyek ini juga perlu ditelusuri,” tandasnya. (has)

 

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%