PUPR Banten Tarik ”Surat Perintah Tugas” ke Wartawan

Senin, 03 April 2017 | 15:53
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
BERPOLEMIK: Surat Perintah Tugas dari Dinas PUPR Banten yang kini tak belaku lagi.

INDOPOS.CO.ID - Beredarnya surat perintah tugas yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten kepada salah seorang wartawan lokal untuk tugas peliputan dan penulisan advertorial di Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan (BPTJJ) wilayah Pandeglang memicu pro dan kontra di kalangan wartawan dan LSM.

Sejumlah pihak menilai ’Surat Perintah Tugas’ itu rawan disalahgunakan oleh oknum guna menekan Kepala BPTJJ di sejumlah kota dan kabupaten agar memasang advertorial di media yang diberi surat perintah tugas oleh Dinas PUPR Banten tersebut.

”Dinas PUPR sudah salah kaprah menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada salah satu wartawan media lokal. Jika mau ada koordinasi, kan bisa melalui telepon dan tidak harus pakai surat resmi seperti itu,” ungkap Arif Soleh, seorang pemimpin redaksi salah satu media online di Provinsi Banten kepada INDOPOS, Minggu (2/4).

Karena itu, pihaknya mendesak Dinas PUPR Banten memperlakukan wartawan secara adil, tanpa adanya perlakukan khusus kepada media tertentu,terlebih saat ini euforia Pilkada Banten sudah berlalu.

Menanggapi itu, Kepala Dinas PUPR Banten, Hadi Suryadi melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian, Irlan Pauji membantah surat perintah penugasan itu bukan memberikan fasilitas khusus kepada salah satu wartawan atau media tertentu. Namun awalnya merupakan niat baik Dinas PUPR Banten dalam keterbukaan informasi publik untuk memfasilitasi wartawan agar dapat memudahkan  mencari berita dan data terbaru di kantor BPTJJ.

”Tidak ada niat kami memberikan fasilitas khusus kepada salah satu wartawan atau media terttentu,namun hanya untuk memfasilitasi wartawan dalam mencari berita,” ujar Irlan. Dia menambahkan, wartawan atau media yang memperoleh surat perintah tugas itu adalah, media yang sudah memiliki SK Menkumham, SIUPP, SITU, TDP, E-faktur, dan ada  bukti pajak tahunan dan tiga bulan terakhir yang mengajukan kerjasama dengan PUPR Banten.

”Wartawan yang diberi surat perintah tugas itu adalah media tempat dia bekerja yang sudah memenuhi kriteria UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan aturan perundang-undangan lainnya,” terang Irlan. Kendati demikian, karena sudah menimbulkan polemik dan mendapat tanggapan  Pj Gubernur Banten, pihaknya lantas mencabut kembali surat tersebut.

Jadi, Surat Perintah Tugas itu dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. ”Setelah saya berdiskusi dengan sekretaris dinas yang menandatangani surat itu, maka kesimpulannya surat itu kami cabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku,” tegasnya.

Pihaknya berjani,akan menjadikan persoalan ini sebagai pelajaran ke depannya agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan surat bagi kalangan eksternal,agar tidak menimbulkan polemik di tengah tengah masyarakat. ”Yang pasti, tujuan kami baik untuk memfasilitasi wartawan mencari berita di kantor BPTJJ. Tapi karena ini sudah menjadi polemik, surat itu kami tarik,” cetusnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Banten, Nata Irawan mengaku kaget dengan beredarnya surat perintah tugas yang dikeluarkan Dinas PUPR Banten untuk wartawan dari media tertentu di media sosial. ”Saya akan cek, dan jika itu benar terjadi akan saya perintahkan untuk ditarik kembali,” tegas Nata Irawan.(yas)

 

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%