Sepuluh SMA/SMK di Bekasi Masih Numpang Belajar

Rabu, 11 Oktober 2017 | 16:15
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Sepuluh sekolah tingkat atas di Kota Bekasi hingga kini belum memiliki gedung sendiri. Bahkan, status pembangunan gedung sekolah itu makin tidak jelas setelah kewenangan manajemen SMA/SMK diambil alih Pemprov Jawa Barat. Diperkirakan, seluruh sekolah itu tidak memiliki bangunan hingga waktu yang panjang.

”Tidak mungkin 10 sekolah tingkat SMA dan SMK itu akan memiliki gedung untuk proses belajar mengajar siswanya dalam waktu dekat. Karena, pihak Pemprov Jawa Barat tidak sanggup membiayai pembangunan gedung,” terang koordinator NGO Sapulidi, Kobul Imam, Selasa (10/10).

Bukan hanya bangunan yang tidak akan dimiliki 10 sekolah itu, Imam juga mengaku ratusan siswa SMA/SMK itu juga akan kesulitan mendapat ruang praktikum yang layak. Sebab, hampir sebagian besar bangunan sekolah belum memiliki sarana prasarana labotarium. ”Bagaimana ruang praktikum mau layak, gedung sekolah ajah belum punya,” ucapnya juga.

Adapun sepuluh sekolah yang belum memiliki bangunan gedung permanen sendiri itu adalah SMA Negeri 19; SMA Negeri 20, SMA Negeri 21, dan SMA 22. Sedangkan tingkat SMK yang belum memiliki gedung adalah SMK Negeri 10, SMK Negeri 11, SMK Negeri 12, SMK Negeri 13, SMK Negeri 14, dan SMK Negeri 15.

”Para siswa itu terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar menumpang di sekolah lain milik Pemkot Bekasi,” paparnya. Masih menumpangnya 10 SMA/SMK jelas menggangu proses belajar mengajar siswa sekolah yang berdampak merugikan Pemkot Bekasi. ”Sekolah SMA dan SMK yang menumpang ke sekolah lain jelas mengganggu,” cetusnya juga.

Bukan itu saja, kata Imam lagi, karena ketidakmampuan Pemprov Jawa Barat seluruh siswa SMA dan SMK negeri hanya diberikan subsidi BOSDa Rp 700 ribu per tahun tiap siswanya. Berbeda dengan subsidi yang diberikan saat Pemkot Bekasi masih kelola yakni Rp 170 ribu per bulan tiap siswanya.

Selain itu juga, kata Imam lagi, Pemprov Jawa Barat hanya mampu membiayai kegiatan intra sekolah untuk tingkat SMA/SMK. Sementara kegiatan ekstra seperti biaya guru dan memenuhi program unggulan tidak direalisasikan. ”Bukan masalah keuangan sepertinya. Tapi Pemprov Jabar masih meraba-raba," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi mengatakan tahun depan pemerintah daerah berencana akan memberikan subsidi Rp 170 ribu per siswa untuk siswa SMA dan SMK negeri. ”Dananya akan kami anggarkan pada APBD 2018,” katanya.

Pemberian subsidi itu, kata Ali juga, untuk meringankan beban orangtua siswa. Sebab, saat ini biaya SDP bulanan dipatok mulai dari Rp250 ribu hingga Rp350 ribu. Apalagi, kata dia, sekolah tinggat SMA dan SMK negeri tak lagi mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) dari Pemkot Bekasi.

”Inilah mengapa biaya SDP sekarang lebih mahal, makanya mau kita bantu,” katanya. Bukan itu saja, Ali juga menjelaskan rencanannya pemerintah daerah pun akan memberikan subsidi bagi siswa SMA dan SMK swasta. Adapun, besarannya adalah Rp100 ribu per siswa.

”Rencana bantuan Rp100 ribu untuk swasta dan Rp170 ribu untuk negeri setiap bulan per siswa akan dialokasikan dari APBD Kota Bekasi tahun 2018 mendatang,” tandasnya. (dny)

Data

Sepuluh siswa SMA/SMK negeri tak miliki gedung

SMA, 19, SMA 20, SMA 21, dan SMA 22.

SMK terdiri dari SMK 10, SMK 11, SMK 12, SMK 13, SMK 14, dan SMK 15

subsidi dari Pemprov Rp 700 ribu per tahun tiap siswanya

2018 Pemkot Bakal Bantu subsidi Rp 170 ribu per siswa

 

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%