600 Rumah Kena Gusur Proyek Kereta Cepat

Kamis, 12 Oktober 2017 | 11:37
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Sedikitnya, 600 rumah warga bakal terkena pembebasan lahan untuk kepentingan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Rumah penduduk yang bakal diratakan itu berada di wilayah Jatiwaringin, Pondokgede hingga Bekasi Timur yang masuk wilayah Kota Bekasi.

Kepala Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Bekasi, Muhamada Irdan mengatakan pembebasan lahan kereta cepat masih menunggu surat pelimpahan tugas. Adapun wilayah yang terkena pembebasan lahan proyek kereta yang didanai Tiongkok itu berdiri sekitar 10- 50 meter dari Right Of way (ROW) sisi selaran ruas tol Jakarta-Cikampek.

”Sekitar 600 rumah bakal kena,” katanya. Irdan juga mengatakan kebutuhan lahan untuk proyek nasional itu sekitar 6 hektare atau 60 ribu meter persegi. Jika kewenangan surat tugas sudah turun, kata dia juga, maka akan dibentuk satuan petugas (satgas) pengadaan tanah.

Nantinya, ujar Irdan juga, petugas akan mulai proses pembebasan lahan dari pengukuran, pemeriksaan berkas secara yuridis, musyawarah antara pemilik lahan dan bangunan dengan tim apresial yang ditunjuk Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

”Prosesnya memang masih panjang, butuh waktu sekitar enam bulan. Namun akan kami usahakan cepat sebab Presiden Joko Widodo menargetkan program kereta cepat ini bisa beroperasi pada 2019 mendatang,” kata Irdan juga.

Terkait harga, ujar Irdan lagi, belum bisa ditaksir ataupun ditetapkan. Sebab, harga ganti rugi atas tanah dan bangunan warga baru bisa terlihat setelah melalui musyawarah dan penilaian tim aprisial.

Namun, jika dalam perjalanan warga ada yang keberatan dari harga yang ditetapkan tim apresial, Irdan mengatakan jalur konsinyasi bakal dilakukan. Jadi pembangunan jalur kereta cepat bisa tetap berjalan sesuai rencana. ”Saat ini kami masih belum bisa pastikan berapa besaran ganti rugi yang akan didapat warga,” pungkasnya.

Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kurniawan meminta agar P2T pembebasan lahan kereta cepat memberikan harga pantas pada warga. Tujuannya agar tidak ada masalah terkait pembangunan proyek itu bisa dimulai. ”Kalau warga tidak puas tentu akan menggugat P2T  ke pengadilan,” jelasnya.

Karena itu, dia meminta tim P2T  menghitung tanah dan bangunan warga secara seksama. Agar pemilik lahan tidak dirugikan. ”Itu kan aset warga yang dimiliki sejak bertahun-tahun lalu, jadi harus diganti dengan nilai yang pantas,” tandasnya. (dny)

 

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%